AHY: 35 persen perusahaan Pengiriman siap normalisasi kendaraan ODOL

Jakarta (Di) – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan hasil survei Badan Pusat Statistik yang Menunjukkan Di 35 persen perusahaan Pengiriman siap melakukan normalisasi kendaraan over dimension over loading (ODOL).

Menurut AHY, data tersebut Menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha Pada pentingnya keselamatan transportasi serta Dukungan Pada Aturan pemerintah mewujudkan penertiban kendaraan bermuatan berlebih.

“Dan sebetulnya bagus, Di hasil survei ataupun studi yang dilakukan Bersama BPS, sebetulnya per hari ini ada 35 sekian persen yang apa namanya, pemilik usaha itu yang siap Sebagai melakukan normalisasi kendaraan,” kata Di jumpa pers Setelahnya Pertemuan Koordinasi Tingkat Pembantu Presiden Pembantu Presiden Yang Berhubungan Bersama Implementasi Ide Aksi Ketidak Setujuan Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL Hingga Jakarta, Senin.

Meski begitu, AHY tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah perusahaan yang telah siap mengikuti aturan tersebut, Tetapi ia menegaskan bahwa angka kesiapan 35 persen tersebut merupakan awal positif Di penerapan Aturan zero ODOL secara nasional.

Baca juga: Menko AHY: Kajian dampak Aturan nihil ODOL rampung Desember 2025

Menurutnya kesiapan badan usaha angkutan Produk melakukan normalisasi kendaraan menjadi Potensi positif Untuk perekonomian nasional Lantaran Mendorong Penanaman Modal Mutakhir Hingga sektor transportasi Produk dan industri karoseri.

AHY menegaskan, normalisasi kendaraan bukan sekadar penyesuaian dimensi, tetapi juga langkah memperkuat tata kelola Pengiriman nasional agar lebih efisien, aman, dan mendukung daya saing industri domestik.

“35 persen per hari ini, Di berapa bulan kita bekerja, sudah ada 35 persen yang Mengungkapkan siap atau ingin melakukan normalisasi (truk ODOL). Apakah mengembalikan kepada Situasi awal atau Penanaman Modal kendaraan Mutakhir,” ujar AHY.

Ia menambahkan, Di hulu Hingga hilir, seluruh rantai pasok Pengiriman harus dikawal agar penertiban kendaraan tidak hanya dilakukan Hingga jalan raya, tetapi juga Hingga tahap pemberangkatan dan pengawasan karoseri.

Bersama Lebih banyak perusahaan yang siap menormalisasi kendaraan, AHY optimistis Aturan zero ODOL dapat diterapkan efektif sekaligus Memperkenalkan sistem Pengiriman nasional yang lebih aman dan Bersaing.

Baca juga: AHY: Pengemudi truk tak bisa selalu disalahkan, tapi perusahaannya

“Maka Itu, tentu kita ingin memastikan semuanya paham, bahwa ini harus dikawal hulu Hingga hilir. Bukan Di Di kejadian kecelakaan Hingga jalan raya, tapi siapa yang memberangkatkan ini,” kata AHY.

AHY menambahkan Di ini pemerintah juga Di merancang skema insentif dan disinsentif Untuk pihak yang menaati maupun melanggar aturan ODOL sebagai bentuk Kesejaganan Di pendekatan edukatif dan penegakan hukum Hingga lapangan.

Adapun skema insentif itu merupakan satu Di kesembilan Ide Aksi Ketidak Setujuan nasional Di mewujudkan zero ODOL dan telah tertuang Di rancangan Perpres Penguatan Pengiriman Nasional yang Di ini Di tahap harmonisasi Hingga Kementerian Hukum yang ditargetkan selesai Di Oktober 2025.

Pemerintah menargetkan Aturan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027.

Diketahui, Menko AHY membawahi lima kementerian, pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU); ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; keempat Kementerian Transmigrasi; dan kelima Kementerian Perhubungan.