Anggota Wakil Rakyat nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

Jakarta (Di) – Wakil Ketua Komisi I Wakil Rakyat RI Dave Laksono menilai industri asuransi Berjuang Di tantangan membangun kepercayaan publik dan kerentanan tata kelola data.

“Pertama, tata kelolanya itu sendiri. Karena Itu, diperlukan harmonisasi Akansegera standar Perlindungan dan transparansi antarpelaku industri agar tercipta ekosistem data yang konsisten dan akuntabel sebagai dasar kepercayaan publik. Pengelolaan itu harus dibarengi juga Di SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur yang mapan,” ucapnya Di Peristiwa iLearn Conference & Seminar 2025 yang diadakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re Di Jakarta, Selasa.

Di ini, jumlah data protection officer (DPO) dan ahli tata kelola data masih terbatas, Sambil Itu sebagian besar pelaku industri masih menggunakan sistem lama yang masih rawan bocor Lantaran tak disesuaikan Di Keahlian terkini.

Kesenjangan tersebut dinilai memperlambat penerapan prinsip security by design (Perlindungan menjadi Pada inti proses desain dan Pembaharuan Perangkat) dan privacy compliance (kepatuhan Pada hukum yang dirancang Sebagai melindungi informasi pribadi) Di Di Usaha asuransi Tanah Air.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Bangsa (BSSN) tahun 2024, ketergantungan tinggi Pada sistem digital Memperbaiki attack surface (seluruh titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi Striker Sebagai merusak atau mengakses sistem, data, atau jaringan).

Ancaman siber lainnya adalah Tindak Kejahatan Kartu Peringatan data/data breach (insiden Perlindungan yang melakukan akses Di data personal secara tidak sah Di pihak lain), khususnya Di sektor keuangan. Kepuasan ini menegaskan perlunya sinergi Di tata kelola data dan ketahanan siber nasional.

Indonesia sendiri Memiliki dua undang-undang yang berkaitan Di perlindungan data maupun penggunaan Konversi Digital, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Walaupun sudah ada Perundang-Undangan-nya, insiden ancaman siber disebut masih berjalan terus, Gadget hukum masih kurang, sumber daya manusia Di bidang Yang Berhubungan Di masih perlu ditingkatkan, hingga masalah Di hal infrastruktur hingga pengaplikasiannya.

“Ini semua bukan hanya PR (pekerjaan Rumah). Ini perlu menjadi sebuah tanggung jawab yang applicable (berlaku) kepada semua pihak,” ujar Dave.

Per tahun 2025 hingga bulan Oktober, kejahatan siber Internasional diperkirakan Memberi kerugian hingga 10,5 triliun Nilai Mata Uang Amerika Amerika Serikat (AS), naik 1 triliun Nilai Mata Uang Amerika AS dibandingkan tahun lalu Di periode yang sama.

Serangan siber Disorot Lebih kompleks seiring pemanfaatan Ai (AI), machine learning, dan komputasi kuantum. Ke tahun 2024, insiden ransomware Menimbulkan Kekhawatiran 81 persen dibandingkan tahun lalu, begitu pula phishing yang naik 58 persen, lalu deepfake Menimbulkan Kekhawatiran 550 persen Sebelum 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 juta Tindak Kejahatan Ke tahun ini.

Walaupun AI sangat bermanfaat Bagi kehidupan sehari-hari, mulai kebutuhan presentasi hingga komersial, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian Lantaran dipakai Sebagai menjadi kriminal.

Sebagaimana perubahan zaman dan kemajuan Keahlian, bila tak dibarengi Di peraturan dan Pembelajaran, maka kemajuan peradaban justru tak Memberi manfaat Pada Kelompok. Lantaran itu, dia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat penting Sebagai memahami secara detail Supaya bisa menggunakan semua teknolog yang telah diciptakan Sebagai kepentingan bersama.

Lebih Jelas, Dave mengungkapkan sejumlah strategi Sebagai penguatan tata kelola dan kepercayaan publik Di industri asuransi.

Pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antar-regulator, industri, lembaga Perlindungan siber, serta akademisi Sebagai menjadi Kunci membangun ekosistem data yang aman dan terpadu.

Kedua yaitu penguatan SDM dan etika digital Lewat pelatihan literasi Perlindungan, serta membangun infrastruktur Keahlian nasional yang berdaulat, termasuk encryption system (sistem enkripsi) dan cloud (komputasi awan) dibuat Di pihak domestik, agar tak selalu harus bergantung komputasi awan Di Huawei, Amazon, maupun Google.

Baca juga: Kepala Bappenas tegaskan SDI sebagai fondasi tata kelola data nasional

Baca juga: TASPEN imbau seluruh peserta Sebagai lindungi data pribadi

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © Di 2025

Dilarang keras Membahas konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Sebagai AI Di situs web ini tanpa izin tertulis Di Kantor Berita Di.