BKK-PII: Industri tekstil perlu kepastian BMAD Untuk daya saing

Jakarta (Ditengah) – Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII) Sripeni Inten Cahyani menekankan pentingnya kepastian regulasi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Untuk saya saing dan melindungi industri tekstil nasional Untuk serbuan produk Pembelian Barang Untuk Luar Negeri.

“BMAD bukan sekadar tarif, melainkan Dibagian Untuk strategi besar Untuk menjaga kedaulatan industri nasional,” kata Sripeni Untuk keterangan Ke Jakarta, Rabu.

Sripeni Merespons laporan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang Mengungkapkan dua pabrik gulung tikar dan Penanaman Modal senilai 250 juta Kurs Matauang Amerika AS atau Di Rp4 triliun jika kurs Rp16.425 terhambat Lantaran belum diberlakukan Aturan BMAD Pada produk partially oriented yarn-drawn textured yarn (POY-DTY) asal China.

Dia menegaskan industri hulu harus menjadi prioritas Lantaran Indonesia Memiliki sumber daya alam melimpah, Keahlian yang terbukti, serta tenaga kerja kompeten Untuk memperkuat ekosistem industri tekstil nasional.

Diketahui, temuan Federasi Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Lebihterus memperkuat Situasi nyata yang dialami industri. KADI sendiri telah melakukan penyelidikan Pada hampir satu tahun dan menemukan adanya praktik dumping Bersama eksportir asal China.

Praktik itu tidak hanya memukul industri lokal, tetapi juga menghambat realisasi Penanaman Modal Ke sektor hulu tekstil yang semestinya bisa menjadi penggerak substitusi Pembelian Barang Untuk Luar Negeri.

BMAD bukan sekadar tarif, lanjutnya, tetapi strategi besar menjaga kedaulatan industri nasional agar tidak terpuruk akibat dumping dan mencegah ketergantungan tinggi Pada produk Pembelian Barang Untuk Luar Negeri yang merugikan industri lokal.

“Penanaman Modal Berencana datang jika ada kepastian hukum dan arah Aturan yang berpihak Di industri nasional,” tegasnya.

Ia mengingatkan target Kemajuan ekonomi 8 persen dan swasembada energi hanya tercapai jika industri hulu tekstil tumbuh signifikan, mengingat Indonesia Memiliki ekosistem tekstil lengkap Untuk hulu-hilir selain India dan China.

Menurutnya, penguatan industri nasional harus disertai implementasi TKDN agar kebutuhan Untuk negeri dapat dipenuhi Bersama produk Untuk negeri dan menciptakan nilai tambah yang maksimal Ke Untuk negeri.

“Kita punya 280 juta penduduk, bonus demografi, dan kekayaan alam yang luar biasa. Kika Aturan tidak mendukung, justru Negeri lain yang menikmati nilai tambahnya. Reindustrialisasi harus menjadi agenda nasional. Insinyur-insinyur kita sudah siap, tinggal diberi ruang dan kepercayaan,” ucapnya.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta menambahkan, jika kepastian Aturan segera hadir, maka industri nasional mampu memproduksi tambahan 200.000 ton POY, jauh melampaui angka Pembelian Barang Untuk Luar Negeri tahun lalu sebesar 140.000 ton.

Menurutnya, Inisiatif BMAD dapat sebagai salah satu langkah strategis yang sejalan Bersama visi Ri Prabowo Subianto Untuk mewujudkan pembangunan kilang Migas terbesar Ke Indonesia.

“Artinya BMAD ini kan Karena Itu salah satu cara yang juga sejalan Bersama niat Ri Prabowo Untuk membangun kilang Migas terbesar Ke sini ya, yang memproduksi petrochemical complex yang ada Ke sektor hulu tekstil,” terangnya.

Baca juga: API dorong regulasi bea masuk antidumping, batasi praktik dumping

Baca juga: Industri keramik sambut baik aturan BMAD dan SNI wajib