BPKN sarankan Ide pencampuran etanol Hingga BBM diuji coba dulu

agar ada zona atau area uji coba terlebih dahulu, guna melihat dampak riil Hingga bidang teknis, ekonomi dan perlindungan konsumen

Jakarta (Pintu Informasi) – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) Muhammad Mufti Mubarok menyarankan Ide pencampuran atau blending etanol Hingga BBM agar diuji coba terlebih dulu.

“Sebelumnya diaplikasikan secara nasional agar ada zona atau area uji coba terlebih dahulu, guna melihat dampak riil Hingga bidang teknis, ekonomi dan perlindungan konsumen,” ujar Mufti Untuk keterangan resmi yang diterima Hingga Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Keputusan energi seperti ini jangan hanya dilihat Di sudut efisiensi atau lingkungan, tapi juga Di sudut konsumen.

BPKN menyampaikan sejumlah masukan atas wacana pemerintah mencampurkan etanol Hingga Untuk bahan bakar Migas (BBM). Keputusan ini harus dirancang Di memperhatikan hak-hak konsumen.

“Agar konsumen tidak dirugikan, pemerintah dan pelaku industri harus Memberi data spesifikasi yang jelas, misalnya kadar etanol, dampak Ke Prestasi mesin, dan standar pengujian. Konsumen berhak mengetahui bahwa bahan bakar yang mereka beli sesuai Mutu yang dijanjikan,” kata Mufti.

BPKN menekankan perlunya sistem pengujian laboratorium independen dan pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyimpangan ataupun pencampuran Hingga luar standar. Tanpa pengawasan ketat, risiko kerusakan mesin atau degradasi Prestasi bisa muncul.

Jika suatu Di konsumen Merasakan kerusakan akibat penggunaan BBM Di etanol, Mufti berharap mekanisme ganti rugi dan klaim jaminan dapat dijalankan Di mudah dan efektif. Pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang jelas agar konsumen tidak terlantar.

“BPKN menyarankan agar penerapan etanol secara menyeluruh dilakukan Untuk tahapan bertahap, bukan langsung Untuk skala penuh (mandatori), sembari melakukan Pelatihan publik agar Kelompok dan pelaku usaha siap Merasakan perubahan,” katanya.

Dia berpendapat bahwa menambah dimensi penting Untuk Pendesainan Keputusan energi.

“Agar transisi Hingga bahan bakar lebih ‘hijau’ tetap adil dan aman Bagi konsumen. Pemerintah yang merancang Keputusan tetap dituntut menjaga Kesejajaran Pintu Informasi kepentingan lingkungan, industri dan hak rakyat sebagai konsumen,” kata Mufti.

Sebagai informasi, Pejabat Tingginegara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Kepala Negara Prabowo Subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen Bagi bahan bakar Migas (BBM), Untuk rangka Mengurangi emisi karbon dan ketergantungan Pada Produk Impor BBM.

Karenanya, lanjut Bahlil, Indonesia Akansegera mewajibkan campuran bensin Di etanol Bagi membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan Mengurangi ketergantungan Pada Produk Impor BBM.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga tegaskan Pertalite adalah produk tanpa etanol

Baca juga: Pakar: Keputusan Pejabat Tingginegara ESDM soal etanol 10 persen Karena Itu langkah maju

Baca juga: Pemerintah berencana wajibkan campuran etanol 10 persen Hingga BBM