BPKP: Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik

Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik dan Bangsa berhak menuntut pertanggungjawaban BUMN sesuai Di penyimpangan yang terjadi

Jakarta (Di) – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengatakan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Bangsa (BUMN) harus berdasarkan itikad baik.

“Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik dan Bangsa berhak menuntut pertanggungjawaban BUMN sesuai Di penyimpangan yang terjadi,” ujarnya Di menjadi narasumber Hingga Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikutip Hingga Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penting Sebagai melakukan penguatan manajemen risiko fraud Untuk pelaksanaan Inisiatif pembangunan nasional.

Pengontrolan Di Prototipe planning, organizing, actuating, dan controling (POAC) disebut Akansegera selalu ada Untuk tata kelola BUMN.

“BPKP hadir menyampaikan rambu-rambu tata kelola yang wajib dijaga, agar langkah transformasi BUMN, khususnya BRI dapat tetap akuntabel dan berintegritas,” ucap Agustina.

Dia menekankan, produktivitas dan akuntabilitas Hingga lingkungan BRI harus dibarengi Di tata kelola yang baik.

“Produktif, tapi tetap harus patuh Ke tata kelola yang baik,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pihaknya berperan Untuk memperkuat Standar tata kelola BUMN. Dia menilai BUMN Memiliki Kemungkinan dan tantangan Di Kesejaganan Untuk pelayanan publik Di tujuan Perbankan Di dinamika dan masalah Dunia yang bergerak cepat.

Untuk Kontek Sini, BPKP mengawal pelaksanaan tugas pembangunan BUMN Untuk bidang infrastruktur, transportasi dan konektivitas, Pembaruan industri, ketahanan energi, serta ketahanan Ketahanan Pangan.

Peran audit intern pemerintah Untuk memperkuat Standar tata kelola BUMN Melewati assurance (audit, review, evaluasi, dan pemantauan), konsultansi (asistensi dan bimbingan), serta pengawasan lainnya seperti penilaian, sosialisasi dan kegiatan Belajar.

Penerapan tata kelola yang baik Disorot dapat Mendorong pengelolaan Usaha secara efektif dan efisien dan menciptakan nilai tambah Untuk perusahaan maupun pemangku kepentingan Yang Berhubungan Di.

Baca juga: Kepala BPKP lantik tujuh pimpinan tinggi madya

Baca juga: BPKP komitmen kawal Inisiatif pembangunan nasional agar efektif

Baca juga: BPKP-Kementerian Transmigrasi sepakat perkuat tata kelola pemerintahan

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © Di 2025

Dilarang keras Membahas konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Sebagai AI Hingga situs web ini tanpa izin tertulis Di Kantor Berita Di.