Jakarta (Di) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pemerintah kabupaten dan kota melampaui target Wacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Pada dirinya menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Lokasi (Dewan Perwakilan Daerah) RI Di Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah.
“Capaian opini WTP pemerintah kabupaten dan kota masing-masing sebesar 89,6 persen dan 96 persen, telah melampaui target Wacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu 85 persen Untuk kabupaten dan 95 persen Untuk kota,” ungkapnya sebagaimana Di keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
IHPS I Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan signifikan Bersama 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK Di Semester I Tahun 2025.
Laporan tersebut terdiri atas 701 LHP Keuangan, empat LHP Kinerja, dan 36 LHP Bersama Tujuan Tertentu (DTT). Mengacu jumlah itu, 546 LHP ditujukan kepada pemerintah Lokasi, yang terdiri atas 545 LHP Keuangan dan satu LHP DTT.
Di tahun 2024, dilaporkan terdapat 545 Bersama 546 pemerintah Lokasi yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Lokasi (LKPD) kepada BPK Untuk diperiksa. BPK Menyediakan 491 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 53 opini Wajar Bersama Pengecualian (WDP), dan satu opini Tidak Berkata Pendapat (TMP) atas 545 LKPD Tahun 2024 yang telah diperiksa
“Kami mengapresiasi sepuluh pemerintah Lokasi yang berhasil Memperbaiki opini LKPD Tahun 2024 Bersama WDP menjadi WTP, Di lain Bersama melakukan Penyembuhan atas kelebihan pembayaran, Memperbaiki pengawasan, serta memperbaiki kecermatan verifikasi Agar laporan keuangan lebih sesuai Bersama Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” ujar Isma.
Lebih Jelas, dia juga menegaskan bahwa IHPS I Tahun 2025 Menunjukkan kontribusi signifikan BPK Di mendukung penyelamatan keuangan Negeri hingga Rp69,21 triliun. Angka ini berasal Bersama pengungkapan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, dimana Rp1,04 triliun telah berhasil disetor kembali Hingga kas Negeri/Lokasi/perusahaan/badan lainnya Pada proses pemeriksaan.
Yang Terkait Bersama tindak lanjut hasil pemeriksaan, IHPS I Tahun 2025 mencatat BPK telah menyampaikan 756.911 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa bahwa Sebelum tahun 2005 hingga 2024, Bersama nilai sebesar Rp341,73 triliun.
Khusus Untuk pemerintah Lokasi dan Badan Usaha Milik Lokasi (BUMD), terdapat 613.287 rekomendasi atau 81 persen Bersama total rekomendasi, dan 81,9 persen Hingga antaranya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
Sejumlah pemerintah Lokasi Bersama tingkat penyelesaian tindak lanjut yang tinggi Di lain Pemerintah Kabupaten Pringsewu (99,8 persen), Kabupaten Sukoharjo (99,7 persen), dan Kabupaten Pati (99,6 persen).
“BPK Memahami sepenuhnya bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah adalah pilar utama Di akuntabilitas dan tata kelola Hingga tingkat Lokasi. Kami sangat mengharapkan sinergi serta komitmen berkelanjutan Bersama Dewan yang terhormat sebagai counterpart utama BPK Hingga Lokasi Untuk Meninjau percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian Lokasi,” kata Ketua BPK.
Baca juga: Sebanyak 1.744 Regu pelajar ikut Laga Cerdas Cermat BPK Muda
Baca juga: BPK: Kinerja akuntabilitas keuangan BNPB Meresahkan
Baca juga: BPK ungkap penyelamatan keuangan Negeri Rp69,21 triliun
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © Di 2025
Dilarang keras Membahas konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Untuk AI Hingga situs web ini tanpa izin tertulis Bersama Kantor Berita Di.
Artikel ini disadur –> Ântaranews.com Indonesia News: Capaian opini WTP pemerintah kabupaten dan kota lampaui target RPJMN
