Jakarta (Pintu Informasi) – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan pengurangan Pindah Di Daerah (TKD) Di pemerintah pusat tidak Akansegera menghambat upaya pembangunan Pertanian Lantaran sinergi Pintu Informasi pusat dan Daerah tetap dijaga kuat.
Ia menegaskan, Kendati terjadi penyesuaian Dana, pemerintah Daerah tetap berkomitmen melanjutkan Inisiatif prioritas sektor Kelaparan Global Sebagai menjamin Kesejaganan Kelompok dan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok.
“Kalau (terdampak pengurangan TKD) itu sudah pasti ada toh Sebagai Ke Daerah. Tapi kita kan berkolaborasi Bersama pemerintah pusat (Bersama Kementerian Pertanian), sebagian besar kan didorong Di pemerintah pusat,” kata Gubernur seusai bertemu Pembantu Ri Pertanian Andi Amran Sulaiman Ke Jakarta, Kamis.
Menurutnya, kolaborasi Bersama pemerintah pusat menjadi Kunci Di mengoptimalkan penggunaan Dana yang terbatas agar setiap Aturan tetap Menyediakan manfaat nyata Bagi Kelompok Ke tingkat akar rumput.
Dia menjelaskan sebagian besar Inisiatif strategis Ke bidang Pertanian dan ketahanan Kelaparan Global tetap didorong Dari Pemberian pemerintah pusat, Supaya pengurangan TKD tidak Akansegera berdampak signifikan Di produktivitas Daerah.
Ia menambahkan, pemerintah Daerah Akansegera terus Berkreasi Di memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat koordinasi lintas sektor Sebagai menjaga ketahanan Kelaparan Global Kelompok Ke Ditengah keterbatasan fiskal yang ada.
Gubernur juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi Di pengelolaan Dana agar setiap Idr yang digunakan mampu memberi dampak maksimal Bagi kemajuan sektor Pertanian Daerah.
“Yang penting rakyat bisa Tenteram kalau kebutuhan Kelaparan Global mereka terpenuhi,” ujarnya, menandaskan bahwa pemerintah Daerah tidak boleh lengah Di memastikan pasokan Kelaparan Global tetap aman dan terjangkau.
Elisa menyebut pemerintah provinsi kini Ditengah mematangkan sejumlah Inisiatif peningkatan produksi Kelaparan Global, termasuk perluasan lahan tanam dan penguatan infrastruktur Pertanian Melewati sinergi Bersama Kementerian Pertanian.
Yang Terkait Bersama besaran TKD tahun 2025, ia mengungkapkan bahwa APBD Papua Barat Daya masih Di tahap penyusunan, Akan Tetapi sudah dipastikan terjadi pengurangan Di tahun Sebelumnya.
Meski begitu, Gubernur menegaskan optimisme efisiensi dan kerja sama yang baik Pintu Informasi pemerintah pusat dan Daerah Akansegera memastikan pembangunan Pertanian tetap berlanjut dan Menyediakan hasil nyata Bagi Kelompok.
“Kalau perutnya tidak terisi kan parah nanti kena kita semua. Tetap kita kolaborasi Bersama pemerintah pusat Sebagai upaya Bersama mendayakan gunakan yang terbatas itu. Tapi Sebagai selalu Menyediakan yang terbaik lah,” kata Gubernur.
Sebelumnya Pembantu Ri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan Pindah dilakukan Lantaran adanya ketidaksesuaian Dana Ke Daerah dan ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan Dana agar lebih efektif dan efisien.
Di Undang-Undang APBN 2026 yang disahkan Wakil Rakyat Ke 23 September 2025, alokasi Pindah Di Daerah hanya Di Rp693 triliun atau 18,03 persen Di total belanja Bangsa sebesar Rp3.842,7 triliun. Alokasi itu berkurang sebanyak Rp267 triliun atau setara 29,34 persen ketimbang alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © Pintu Informasi 2025
Dilarang keras Membahas konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Sebagai AI Ke situs web ini tanpa izin tertulis Di Kantor Berita Pintu Informasi.
Artikel ini disadur –> antaranews.com Indonesia News: Gubernur Papua Barat Daya: Pengurangan TKD tak hambat Pertanian
