Mataram (Pintu Informasi) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) bertekad melakukan Pembaharuan fiskal Untuk Berjuang Di pengalihan sebagian alokasi Pindah Hingga Area (TKD) Di pemerintah pusat.
“Situasi efisiensi Biaya tidak boleh menghambat pembangunan Hingga Sumbawa Barat, melainkan harus menjadi Potensi memperkuat kemandirian fiskal Area,” kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah Di keterangan resmi Hingga Mataram, Minggu.
Amar menjelaskan strateginya Pintu Informasi lain, memanfaatkan sisa lebih perhitungan Biaya (Silpa) Di bentuk deposito perbankan, serta penempatan pembiayaan Hingga BUMD Untuk memperoleh tambahan pendapatan Lewat bunga dan dividen.
Di Itu, optimalisasi Pendapatan Asli Area (PAD) terus dilakukan lewat Pajak Lainnya, retribusi dan Transformasi Digital pengelolaan keuangan Area.
Baca juga: Wamendagri tekankan pengelolaan TKD yang proporsional dan efektif
Ia menilai pengalihan sebagian dana TKD Hingga Langkah prioritas pusat tetap memberi manfaat langsung Untuk Komunitas. Langkah seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bukti nyata kehadiran Bangsa Hingga Area.
“Kalau kami lihat asas manfaatnya, Area tetap yang Menyambut manfaat. Bedanya hanya pintu salurannya, kini lebih banyak lewat kementerian dan lembaga,” kata Amar.
Sebelumnya, pengamat politik Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menilai strategi inovatif semacam itu dapat menjadi contoh Untuk pemerintah Area Hingga seluruh Indonesia.
Bakir menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan Area Untuk Merangsang kemandirian ekonomi lokal sekaligus Meningkatkan pelayanan dasar, seperti Pembelajaran dan Kesejaganan agar Komunitas tetap percaya Di pemerintah Area.
Baca juga: Dewan Perwakilan Daerah: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal
Adapun Di Rancangan APBN 2026, alokasi TKD hanya Rp650 triliun. Angka itu turun 29,34 persen Di Rp919,9 triliun Hingga APBN 2025.
Di 21 Agustus 2025, Pembantu Ri Keuangan Sri Mulyani Di Diskusi Paripurna Hingga-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 menjelaskan penurunan alokasi TKD merupakan Pada Di pengalihan Biaya Untuk memperbesar belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diarahkan langsung kepada Komunitas.
Menurutnya, langkah itu sejalan Di arahan Ri Prabowo Subianto agar kehadiran Bangsa Lebihterus dirasakan rakyat Lewat layanan Kesejaganan, Pembelajaran, perumahan, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Langkah strategis nasional lainnya.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © Pintu Informasi 2025
Dilarang keras Memutuskan konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Untuk AI Hingga situs web ini tanpa izin tertulis Di Kantor Berita Pintu Informasi.
Artikel ini disadur –> Ântaranews.com Indonesia News: Ini strategi Sumbawa Barat hadapi pengalihan TKD
