Jakarta (Pintu Informasi) – Sekretaris Jenderal Kementerian Untuk Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah Daerah mempercepat realisasi Dana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 menjelang akhir tahun Dana.
“Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya,” kata Tomsi Pada memimpin Diskusi Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid Untuk Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.
Untuk Diskusi tersebut, ia menyoroti perkembangan realisasi APBD berdasarkan data per 16 November 2025.
Tomsi mengungkapkan bahwa capaian pendapatan terbilang cukup baik, Tetapi masih tertinggal Di 20 persen Untuk realisasi tahun 2024.
“Bila ditotal seluruhnya, ini Terbaru 78,45 persen. Lalu provinsi 79,58 persen, kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen,” ujarnya.
Tomsi juga memberi atensi Di realisasi belanja yang masih jauh Untuk target dan perlu Menyambut perhatian serius.
“Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi Terbaru 64,43 persen, kabupaten rata-rata Terbaru 63,65 persen, kota 64,03 persen,” tambahnya.
Baca juga: Mendagri: Realisasi belanja Daerah pacu Perkembangan ekonomi
Melihat Situasi tersebut, Tomsi meminta seluruh pemda segera melakukan evaluasi menyeluruh agar percepatan realisasi APBD dapat dilakukan secara efektif.
“Saya minta Sebagai masing-masing Daerah segera melihat mana hal-hal yang diperlukan Sebagai percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Tomsi memaparkan daftar provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi pendapatan maupun belanjanya masih rendah.
Ia juga menyoroti adanya Daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah, seperti Provinsi Papua Ditengah dan Kalimantan Barat.
“Ini yang kita lihat, seperti Papua Ditengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukannya sudah 89 persen, belanjanya Terbaru 52 persen,” katanya.
Baca juga: Wamendagri Bima Arya minta pemda tingkatkan realisasi APBD 2025
Ia berharap pemda dapat lebih memahami penyebab rendahnya realisasi APBD Agar Di tahun mendatang tidak terulang kembali.
Menurutnya, Perancangan Dana harus disusun Didalam baik agar realisasinya berlangsung optimal.
Pihaknya juga Akansegera membantu pemda Untuk upaya percepatan realisasi APBD.
“Saya berharap juga Sebagai monitoring Untuk pimpinan Daerah dan pimpinan OPD (organisasi Alat Daerah) secara terus-menerus Agar dapat terlaksana Di tahun 2026 yang lebih baik,” jelasnya.
Baca juga: Kemendagri dorong Pemprov Papua Ditengah percepat penyerapan APBD
Sambil Itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memaparkan berbagai strategi yang dapat dilakukan pemda Untuk mempercepat realisasi APBD.
Salah satunya melakukan pengadaan dini yang dimulai Di akhir Agustus tahun Sebelumnya Setelahnya nota kesepakatan Keputusan Umum Dana dan Prioritas Plafon Dana Sambil Itu (KUA-PPAS) ditandatangani kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
Samping Itu, pemda juga perlu melakukan beberapa langkah, Di antaranya memanfaatkan e-Katalog, e-Katalog Lokal, toko daring, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Lalu penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan Produk/jasa tanpa terikat tahun Dana, percepatan penerapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk kementerian/lembaga, serta pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai Didalam kemajuan kegiatan.
Tak hanya itu, kata Fatoni, pemda juga dapat Memperbaiki kapasitas aparatur pengelola keuangan Daerah dan pengelola Produk/jasa, Melakukan Diskusi monitoring dan evaluasi rutin, serta Menyediakan reward and punishment Bagi OPD berdasarkan kinerja realisasi APBD.
“Kita perlu Mendorong realisasi APBD itu Dari awal tahun. Ini yang harus kita lakukan nanti Di tahun Didepan dan kita lakukan Pada ini percepatan realisasi APBD yang sudah Di pengujung tahun ini, baik Untuk sisi pendapatan maupun Untuk sisi belanjanya,” jelasnya.
Baca juga: Pramono ungkap penyebab realisasi belanja Daerah DKI Terbaru 37 persen
Baca juga: Kemendagri imbau pemda percepat realisasi APBD jelang akhir tahun
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © Pintu Informasi 2025
Dilarang keras Membahas konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Sebagai AI Di situs web ini tanpa izin tertulis Untuk Kantor Berita Pintu Informasi.
Artikel ini disadur –> Ântaranews.com Indonesia News: Kemendagri minta pemerintah Daerah percepat realisasi APBD 2025
