Kemenhub: Indonesia masuk White List Tokyo MoU 5 tahun berturut-turut

Jakarta (Di) – Kementerian Perhubungan menyebutkan kapal berbendera Indonesia kembali masuk White List Tokyo MoU Pada lima tahun berturut-turut berdasarkan laporan Port State Control Asia Pasifik tahun 2024 yang Terbaru dirilis tahun ini.

“Bersama masuknya Indonesia Ke Untuk White List Tokyo MoU Menunjukkan pengakuan dunia Di kinerja kapal-kapal berbendera Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi Untuk keterangan Ke Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa Pada tiga tahun Merasakan pemeriksaan Dari Port State Control (PSC) Ke Kawasan Asia-Pasifik, Bersama 748 kapal berbendera Indonesia, terdapat 32 kapal yang Merasakan detensi.

Antoni menuturkan angka itu masih Ke bawah ambang batas maksimal yaitu 40 kapal dan dipengaruhi Dari banyak sedikitnya total jumlah kapal yang Merasakan pemeriksaan PSC.

Baca juga: KKP pastikan awak kapal perikanan berbendera Indonesia tersertifikasi

Menurut dia, Bersama Indonesia kembali masuk kategori White List Tokyo Memorandum of Understanding (MoU) Pada lima tahun berturut-turut berdasarkan laporan PSC Asia Pasifik tahun 2024, maka hal itu Memperbaiki kepercayaan dunia Di keselamatan dan Perlindungan pelayaran Indonesia serta Mendorong daya saing secara Dunia.

Untuk laporan tersebut, Di 2024 tercatat hanya sembilan kapal Indonesia yang Merasakan detensi Bersama 234 pemeriksaan, turun Bersama 13 kapal Di 2023 dan 10 kapal Di 2022.

Antoni menyebut angka tersebut Menunjukkan adanya perbaikan signifikan Bersama tahun Ke tahun dan menegaskan bahwa capaian ini harus dijaga serta terus ditingkatkan Ke masa mendatang.

Upaya yang dilakukan Ke antaranya kapal Indonesia yang Berencana berlayar internasional agar diperiksa lebih dulu Dari pejabat keselamatan kapal bersama Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Perlindungan Kapal Foreign (Port State Control Officer atau PSCO) dan/atau surveyor Bersama organisasi yang diakui Sebelumnya diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Baca juga: KKP dorong modernisasi kapal perikanan Indonesia agar sesuai standar

Hukuman Politik seperti teguran, pembatasan Daerah pelayaran, hingga pembekuan Document of Compliance (DOC) diberikan kepada operator yang kapalnya Merasakan detensi Ke luar negeri Lantaran Pelanggar berat.

Upaya pendampingan juga dilakukan Bersama mengirim pejabat keselamatan kapal Ke kapal terdampak agar temuan Bersama PSC luar negeri dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh dan tepat.

Antoni berharap pencapaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai Bangsa maritim Dunia serta Memikat lebih banyak Penanaman Modal Ke sektor pelayaran nasional.

Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing Ke pelayaran dunia

Ia menegaskan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen menjaga Mutu keselamatan maritim nasional Untuk Komunitas, Peningkatan Ekonomi, dan posisi strategis Indonesia Untuk keanggotaan IMO kategori C.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © Di 2025