Kemenkeu minta pemda akselerasi belanja Sebagai atasi dana mengendap

Ini menjadi tantangan Untuk Lokasi, bagaimana mereka mempercepat itu (belanja) Agar saldo kasnya bisa lebih baik

Jakarta (Di) – Kementerian Keuangan meminta pemerintah Lokasi mengakselerasi penyaluran belanja Agar dana yang mengendap Di bank dapat Memberi stimulus Untuk perekonomian Lokasi.

“Ini menjadi tantangan Untuk Lokasi, bagaimana mereka mempercepat itu (belanja) Agar saldo kasnya bisa lebih baik, tidak kelihatan tinggi,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti Di taklimat media Di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Kemenkeu, dana pemda Di perbankan tercatat mencapai Rp233,11 triliun per 31 Agustus 2025. Angka itu menjadi yang tertinggi Dari 2021, Di mana umumnya dana mengendap berada Di kisaran Rp178 triliun hingga Rp203 triliun.

Menurut Astera, dana mengendap itu umumnya disebabkan Bersama kendala Perancangan Dana Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN).

Desain Dana biasanya disusun Di September-Oktober Sebelumnya tahun Dana, yang Sesudah Itu diikuti Bersama proses pengadaan dan Perjanjian.

Akan Tetapi, melihat Gaya historis, Perjanjian cenderung Mutakhir mulai berjalan Disekitar bulan April dan realisasi belanja Mutakhir terakselerasi Di tiga bulan terakhir tahun berjalan.

Bersama siklus seperti itu, dana yang sudah ditransfer cenderung tertahan Di bank pembangunan Lokasi (BPD).

Bila dana tahun Sebelumnya serta dana Peralihan Mutakhir terkumpul tanpa diiringi penyaluran belanja, saldo dana Lokasi Di bank makin tinggi.

Kendati begitu, Astera menyebut nilai dana mengendap pemda Di bank cenderung menurun Di akhir tahun, menjadi kisaran Rp95 triliun hingga Rp100 triliun.

“Walaupun kami tetap tidak menutup mata, Sebab ada Lokasi-Lokasi yang tidak bisa membelanjakan Bersama optimal,” tuturnya.

Sebagai catatan, sebaran dana pemda Di perbankan berdasarkan Daerah per Agustus 2025 rinciannya yaitu Jawa (119 pemda) Rp84,77 triliun atau memakan porsi 36,37 persen; Kalimantan (61 pemda) Rp51,34 triliun atau 22,03 persen; Sumatera (164 pemda) Rp43,63 triliun atau 18,71 persen.

Berikutnya Sulawesi (87 pemda) Rp19,27 triliun atau 8,27 persen; Maluku dan Papua (67 pemda) Rp17,34 triliun atau 7,44 persen; serta Bali dan Nusa Tenggara (44 pemda) Rp16,75 triliun atau 7,19 persen.

Baca juga: Kemenkeu sebut belanja K/L 2025 lambat Sebab banyaknya penyesuaian

Baca juga: Serapan MBG naik 3 kali lipat usai tidak lagi gunakan sistem reimburse

Baca juga: Kemenkeu sebut dana mengendap ideal tergantung kebutuhan APBN

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © Di 2025

Dilarang keras Memutuskan konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Sebagai AI Di situs web ini tanpa izin tertulis Bersama Kantor Berita Di.