Pengamat soroti dampak pengerahan polisi Di Satgas Kelaparan Global

Jangan jadikan polisi itu polisi ekonomi. Sekarang ini pemerintah kepada pelaku usaha itu seperti memusuhi. Ini enggak bagus,

Jakarta (Di) – Pengamat Agrikultur Di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyoroti pengerahan aparat kepolisian Di Satuan Tugas (Satgas) Kelaparan Global yang dinilai Berpeluang menimbulkan ketidakpastian usaha Di kalangan pelaku Kelaparan Global, alih-alih menstabilkan harga Produk kebutuhan pokok.

“Jangan jadikan polisi itu polisi ekonomi. Sekarang ini pemerintah kepada pelaku usaha itu seperti memusuhi. Ini enggak bagus,” katanya Di sebuah diskusi yang digelar Perhimpunan Ekonomi Agrikultur Indonesia (Perhepi) Di Jakarta, Senin.

Khudori menilai bahwa pendekatan Perlindungan semacam itu Memperoleh rekam jejak gagal, Malahan Dari era Pemimpin Negara Sukarno Ke 1950-an. Pengerahan aparat Di urusan ekonomi, menurutnya, hanya Akansegera membuat pelaku usaha ketakutan.

Pada ini Satgas Kelaparan Global Polri dinilai terlalu menonjol dan berperan sebagai “tangan kanan” Pembantu Presiden Tim Menteri Agrikultur Di urusan harga bahan pokok.

Baca juga: Satgas Kelaparan Global Polri sebut kembali periksa produsen beras nakal

Bukannya menciptakan stabilitas, Situasi ini justru dinilai memicu ketidakpastian usaha Di sektor Kelaparan Global.

Satgas Kelaparan Global dibentuk Dari 2017 dan diberi kewenangan Untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga penegakan hukum Di praktik-praktik yang Disorot mengganggu stabilitas Kelaparan Global, seperti penimbunan, spekulasi harga, atau praktik curang Di distribusi.

Tugas utama Satgas Kelaparan Global meliputi memastikan kelancaran distribusi Kelaparan Global Di hulu Di hilir, Meninjau stok dan ketersediaan bahan pokok Di pasar, melakukan intervensi jika terjadi praktik-praktik yang melanggar hukum dan memicu Fluktuasi Harga, dan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan kejahatan Di bidang Kelaparan Global.

Khudori menyarankan agar pemerintah mengembalikan fungsi pengawasan dan penegakan aturan kepada lembaga yang memang Memperoleh tugas pokok dan fungsi Di bidang tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen Di Kementerian Perdagangan.

Baca juga: Polri tindaklanjuti laporan Kementan soal produsenn beras nakal

Ia menekankan, jika ditemukan adanya perilaku curang atau pidana, barulah Peristiwa Pidana tersebut diserahkan kepada kepolisian Untuk proses hukum.

Pendekatan ini diyakini Akansegera lebih efektif Di menciptakan stabilitas pasar tanpa mengorbankan iklim usaha yang kondusif.

Baca juga: Satgas Kelaparan Global kawal Standar-harga beras hingga Di Lokasi

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © Di 2025

Dilarang keras Membahas konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Untuk AI Di situs web ini tanpa izin tertulis Di Kantor Berita Di.