Ponorogo Raih Apresiasi Pejabat Tingginegara Hukum RI, 307 Desa Miliki Pos Dukungan Hukum

Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali mengukir prestasi gemilang Ke tingkat nasional. Kabupaten berjuluk Kota Reog ini Mutakhir saja Merasakan Apresiasi prestisius Di Pejabat Tingginegara Hukum   Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan atas komitmen Pemkab Ponorogo Di mendukung akses keadilan, yang diwujudkan Lewat pembentukan Pos Dukungan Hukum (Posbankum) Ke seluruh Area desa.

​Apresiasi tersebut secara langsung diterima Dari Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita. Sukses Ponorogo Di mendirikan Posbankum Ke 307 desa/kelurahan ini menjadikannya salah satu Lokasi terdepan yang menjamin hak Komunitas Sebagai Merasakan pendampingan hukum.

Posbankum desa merupakan langkah strategis Pemkab Ponorogo Sebagai mendekatkan layanan konsultasi dan Dukungan hukum gratis kepada Komunitas, terutama mereka yang kurang mampu. Bersama hadirnya Posbankum Ke setiap desa, warga tidak perlu lagi menempuh jarak jauh Ke pusat kota Sebagai Merasakan informasi atau Dukungan Yang Terkait Bersama masalah hukum.

​“Apresiasi ini adalah buah kerja keras dan komitmen kita bersama, Di Pemkab hingga Gadget desa, Sebagai memastikan akses keadilan tidak lagi menjadi Produk mewah,” ujar Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, Jumat (12/12/2025). 

​Lisdyarita pun menekankan bahwa 307 Posbankum ini Berencana menjadi benteng pertama Bagi Komunitas Di Berjuang Bersama persoalan hukum.

“Kami berkomitmen penuh bahwa setiap warga Bangsa, tanpa memandang status ekonomi, berhak atas pendampingan hukum yang layak. Posbankum desa adalah wujud nyata Di upaya kami Sebagai menciptakan Ponorogo yang berkeadilan,” jelasnya.

​Komitmen dan Dampak Positif

​Inisiatif Posbankum ini diyakini Berencana Menyediakan dampak positif yang signifikan, tidak hanya Di penyelesaian sengketa, tetapi juga Di peningkatan kesadaran hukum Komunitas secara keseluruhan. Desa-desa Ke Ponorogo kini Memiliki kanal resmi Sebagai Pelatihan hukum, Pra-Penanganan konflik, dan mediasi awal, Agar diharapkan mampu menurunkan angka permasalahan yang berujung Di proses Lembaga Proses Hukum yang panjang.

​Pemerintah Kabupaten Ponorogo berharap Apresiasi Di Pejabat Tingginegara Hukum RI ini dapat memicu semangat Bagi Lokasi lain Sebagai meniru langkah serupa, Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan dan sadar hukum.(*)