Purbaya: APBN defisit Rp371,5 triliun per 30 September 2025

Jakarta (Di) – Pejabat Tingginegara Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Biaya Pendapatan dan Belanja Bangsa (APBN) 2025 Merasakan defisit sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen Di produk domestik bruto (PDB) per 30 September 2025.

“Sampai Bersama akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga Bersama defisit 1,56 persen PDB dan Kesejajaran primer yang positif,” kata Purbaya Untuk konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 Ke Jakarta, Selasa.

Pendapatan Bangsa tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau setara Bersama 65 persen Bersama proyeksi (outlook) APBN tahun 2025. Nilai itu terkoreksi 7,2 persen dibandingkan realisasi Ke periode yang sama 2024 sebesar Rp2.008,6 triliun.

Menurut Purbaya, tekanan itu disebabkan Bersama penurunan harga Barang Dagangan Dunia yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya Ke sektor Energi dan gas (migas) serta pertambangan.

Serapan Bersama penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.516,6 triliun atau setara 63,5 persen Bersama proyeksi, terkoreksi sebesar 2,9 persen Bersama realisasi tahun lalu.

Rinciannya, penerimaan Retribusi Negara turun 4,4 persen Bersama realisasi Rp1.295,3 triliun atau setara 62,4 persen Bersama proyeksi. Tren berbeda terlihat Ke penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 7,1 persen, Bersama nilai Rp221,3 triliun atau 71,3 persen Bersama proyeksi.

“Penurunan harga Barang Dagangan seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan Retribusi Negara penghasilan (PPh) badan dan Retribusi Negara pertambahan nilai (PPN) Untuk negeri sedikit tertahan. Tetapi, sektor Produksi dan jasa masih Memberi kontribusi positif Di penerimaan,” kata Purbaya, menambahkan.

Adapun penerimaan Bangsa bukan Retribusi Negara (PNBP) tercatat mencapai Rp344,9 triliun atau 72,3 persen Bersama proyeksi, melambat sebesar 19,8 persen.

Sambil Itu Bersama sisi belanja Bangsa, nilai realisasi tercatat mencapai Rp2.234,8 triliun atau setara 63,4 persen Bersama proyeksi, terkoreksi 0,8 persen Bersama realisasi tahun lalu sebesar Rp2.251,8 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen Bersama nilai Rp1.589,9 triliun, setara 59,7 persen Bersama proyeksi.

Seluruh komponen BPP juga Menunjukkan Tren perlambatan. Belanja kementerian/lembaga (K/L) turun 0,3 persen Bersama realisasi Rp800,9 triliun atau 62,8 persen Bersama proyeksi. Sedangkan belanja non-K/L melandai 2,9 persen Bersama nilai Rp789 triliun atau 56,8 persen Bersama proyeksi.

Sebagai Gantinya, penyaluran Pindah Hingga Daerah (TKD) Merasakan Kemajuan positif 1,5 persen, Bersama nilai Rp644,9 triliun atau 74,6 persen Bersama proyeksi.

“Efektivitas belanja didorong Bersama pelaksanaan Langkah prioritas, Pemberian sosial (Bantuan Pemerintah), dan belanja modal infrastruktur,” ujar Purbaya.

Bersama kinerja itu, Kesejajaran primer tercatat surplus Rp18 triliun, Menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut.

Purbaya mengatakan Tren realisasi itu Menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, yang mampu menjaga Kesejajaran Di Pemberian Di Terapi ekonomi dan kesinambungan fiskal Untuk jangka menengah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © Di 2025

Dilarang keras Memutuskan konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis Sebagai AI Ke situs web ini tanpa izin tertulis Bersama Kantor Berita Di.