Realisasi Belanja Satker Pemkab Purworejo Alami Penurunan, Begini Kondisinya

– Realisasi pagu angggaran Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Purworejo per 31 Maret 2025 mencapai Rp1,10 trilyun atau sebesar 23,38 persen. 

Di jumlah tersebut Untuk pos Belanja Satuan Kerja atau satker K/L mencapai 24,63 persen yang terdiri Di Belanja Pegawai 27,16 persen. Untuk pos Belanja Produk Internasional sejumlah 16,68 persen dan Belanja Modal 32,58 persen. 

Sambil Itu Untuk realisasi TKD mencapai jumlah 23,21 persen yang terdiri Di DBH 10,68 persen, DAU 29,40 persen, DTK 21,24 persen, Dana Desa 10,9 persen dan Insentif Fiskal 0 persen. 

Demikian dijelaskan Di Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bangsa atau KPPN Kabupaten Purworejo, Yessy Silvia Maharini Untuk keterangan resminya, Selasa (15/04/2025) pagi. 

Diungkapkan,  bahwa tiga fungsi utama APBN meliputi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. 

Sampai Di 31 Maret 2025 pagu yang dikelola KPPN Purworejo mencapai 4,72 trilyun terdiri Di Belanja Satker K/L sebesar 569,9 miliar dan Belanja Peralihan Di Daerah mencapai 4,15 triiun. 

Pagu Belanja Satker K/L meliputi Belanja Pegawai 424,4 milar, Belanja Produk Internasional 140,3 miliar, dan Belanja Modal 5,1 miliar. Pagu Belanja Peralihan Di Daerah/TKD  meliputi Dana Untuk Hasil/DBH 72,4 miliar, Dana Alokasi Umum/DAU 2,33 triliun, Dana Peralihan Khusus/DTK 912,1 miliar, Dana Desa 803 miliar dan Insentif Fiskal 30,8 miliar. 

Yessy menyampaikan bahwa dibandingkan periode yang sama tahun lalu realisasi belanja Satker K/L Merasakan penurunan sebesar -11,22% (yoy), terutama Untuk belanja Produk Internasional dan belanja modal yang masing-masing menurun sebesar -28,64% (yoy) dan -12,49%. Sedangkan Untuk belanja pegawai naik sedikit sebesar 1,48%. Indikasi terjadinya penurunan realisasi Belanja K/L merupakan dampak Aturan penghematan yang cukup signifikan. 

Dibandingkan periode sama tahun yang lalu, ungkapnya, bahwa realisasi Dana Peralihan Di Daerah Merasakan kenaikan sebesar 1,05% (yoy). Indikasi kenaikan dana Peralihan Di Daerah dikarenakan adanya percepatan penyaluran dana Peralihan khusus (DTK) nonfisik yang meliputi Pemberian Operasional Satuan Pembelajaran (BOSP) sebesar 126, 6 miliar, Pemberian Operasional Keadaan (BOK) Puskesmas sebesar 12,37 miliar dan Nonfisik lainnya sebesar 22,76 miliar. 

Ke Di Itu terdapat percepatan penyaluran dana desa khususnya Untuk Kabupaten Purworejo yang mencapai 87,5 miliar Untuk 212 Desa Di 469 Desa. Untuk dana desa Ke Kabupaten Kebumen belum terdapat penyaluran Di keseluruhan 449 Desa. 

“Dana Peralihan Di Daerah yang dialokasikan sampai unit organisasi pemerintahan terkecil yaitu Desa merupakan bukti Bangsa hadir Untuk Meningkatkan pelayanan publik Ke berbagai bidang sekaligus Merangsang laju perekonomian regional secara lebih merata dan berkadilan,” terang Yessy. (*)