Refleksi 41 Tahun Ratifikasi CEDAW, Dewan Perwakilan Rakyat: Perlu Melangkah Lebih Jauh Di Politik Aturan Hingga Politik Harapan

– Indonesia telah memasuki usia 41 tahun pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Pada Wanita (CEDAW) Dari tahun 1984. Satu persatu peraturan hukum Indonesia telah Menerapkan amanat Di konvensi. Ada sejumlah pencapaian yang signifikan mulai Di membentuk Kementerian Urusan Wanita Di era orde Mutakhir. Pendirian Komnas Perempuan Di awal reformasi, pengesahan Perundang-Undangan Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Di Rumah Tangga (Perundang-Undangan PKDRT), Perundang-Undangan Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Perundang-Undangan TPPO), hingga afirmasi kuota 30% Di Perundang-Undangan Pemilihan Umum. Malahan Mutakhir 3 tahun lalu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah mengundangkan Perundang-Undangan Tindak Pidana Tindak Kekerasan Seksual (Perundang-Undangan TPKS).

Pencapaian-pencapaian demikian menurut Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, Willy Aditya, menjadi catatan penting tentang perbaikan situasi Di ranah Aturan hukum Sesudah ratifikasi. Tetapi Catatan baik tersebut masih menyisakan pekerjaan Rumah yang tidak kalah penting berupa mengawal dan membersamai aturan hukum yang ada Agar menjadi praktek Kearifan Lokal Dunia Mutakhir Di Komunitas.

“Disahkannya Perundang-Undangan bukan berarti garis akhir perjuangan. Pengawasannya, implementasinya ini menjadi hal yang terus menerus harus dipastikan. Kearifan Lokal Dunia Mutakhir anti diskriminasi ini yang harus dipastikan tercipta Sesudah rekayasa Melewati hukum. Ini tidak boleh kita lalaikan Sesudah menggebu-gebu menghasilkan undang-undang,” ucapnya.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan politik legislasi Sebagai membuat suatu aturan yang diharapkan menjadi implemntasi CEDAW perlu juga diiringi Di politik Dana sebagai pendampingnya. Willy mencatat Di soal penganggaran yang anti diskriminasi hal ini belum cukup memanggil perhatian kelompok yang memberi perhatian Pada legislasi.

“Bayangkan, Di Badan Dana Dewan Perwakilan Rakyat saja tidak ada pimpinan yang perempuan. Kita mau anti diskriminasi ini juga terimplementasi Di Di politik Dana Negeri. Ini butuh lebih banyak keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perempuan dan kepemimpinan perempuan Sebagai memberi arahannya,” tegasnya.

Willy menekankan pentingnya aktivis perempuan dan semua kalangan yang berkepentingan Pada implementasi anti diskriminasi ini membangun blok politik Agar dapat menyusun agenda-agenda perubahan yang lebih strategis dan sistematis. Menurutnya blok politik yang demikian ini bukan hanya berisi dan mengundang politisi perempuan, melainkan mengundang siapapun politisi Dewan yang berkepentingan Pada agenda anti diskriminasi dan Mengharapkan kesetaraan.

“Ada kaukus perempuan Dewan memang. Tetapi ini harus dimajukan sebagai blok politik Di susunan agenda yang jelas Sebagai mengajak lebih banyak keterlibatan. Artinya ini bukan sekadar politik legislasi dan Dana. Dia lebih besar Di itu, ini adalah politik harapan yang semua orang bisa terlibat berjuang bersama,” tandasnya.

Mantan aktivis 98 ini menegaskan komitmennya Sebagai terus bergerak bersama berkolaborasi Sebagai mewujudkan politik harapan yang dibutuhkan bangsa Indonesia termasuk para perempuan.

“Kalau masih ada peraturan yang dirasa belum akomodatif ayo kita perbaiki. Komisi XIII Di mitranya kementerian hukum, kementerian setneg, dan lainnya bisa Di segera dan cepat menuntaskan. Seperti Penghayatan kita Pada buat Perundang-Undangan TPKS, ini kerja kolaboratif Sebagai kebaikan,” pungkasnya. (*)